Medan (6/11) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Utara mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 Tahun 2019 pada Rabu, 6 November 2019 bertempat di Aula B Gedung Keuangan Negara Medan. PP nomor 39 Tahun 2019 merupakan perubahan PP nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Sosialisasi tata cara perhitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan ini dihadiri oleh perusahaan importir di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Utara dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para importir terkait peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utara, Mathias Buluama memberikan sambutan sekaligus menyapa para importir. “Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman saudara sekalian terkait pengenaan sanksi administrasi agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman dengan para petugas bea cukai,” ujar Mathias.

Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan Kanwil DJBC Sumatera Utara, Eko Herlambang Prasetyo. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa ada dua substansi perubahan utama dalam peraturan tersebut. Pertama yaitu layering denda yang sebelumnya terdapat 5 menjadi 10 layering denda dari 100% hingga 1000%. Kedua, terdapat perubahan di pasal 6 yang menekankan dasar pengenaan denda sehingga diharapkan tidak terjadi multi tafsir.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait peraturan tersebut…