Sedang Memuat...

KPPBC TMP C KUPANG CANANGKAN ZONA INTEGRITAS

Kupang, Rabu (07 November 2018) – Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Namun dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja, pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) yang baik dan mengakar kuat untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang efisien serta pengawasan yang efektif.

Hal itu tentunya dapat terwujud apabila suatu organisasi memiliki kinerja yang akuntabel yang diperoleh dari manajemen sumber daya manusia yang baik yang dapat diukur melalui profesionalisme dan kompetensi pegawai yang di atas rata-rata serta dengan sistem, proses serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Bea Cukai Kupang berkomitmen untuk ikut mewujudkan pemerintahan good governance yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ditandai dengan pencanangan pembangunan zona integritas pada hari ini, Rabu, 07 November 2018 bertempat di aula Kantor Bea Cukai Kupang. Dalam kesempatan ini, ada ceramah mengenai integritas dan testimoni dari perwakilan pengguna jasa PT. Pertamina cabang Kupang Mengenai pelayanan di Bea Cukai Kupang selama ini. Selanjutnya Kepala Kantor Bea Cukai Kupang I Ketut Suardinaya menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas dan disaksikan oleh para Kepala Kantor dan Kepala Seksi dari Instansi terkait lainnya yang berada di wilayah Kupang serta stakeholder, terdiri dari pihak Kejaksaan Negeri Kupang, Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, Kepolisian Resor Kupang Kota, Komandan Lantamal VII, Komandan Batalyon Infanteri 743.

Melalui kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas ini Bea Cukai Kupang akan mendapatkan manfaat sebagai berikut : (1) memperkuat komitmen Bea Cukai Kupang dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; (2) sebagai wujud nyata partisipasi Bea Cukai Kupang dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan (3) menginformasikan ke publik bahwa Bea Cukai Kupang selama ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berbagai upaya seperti penegakan disiplin dan kode etik pegawai.

 

- KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang

RELATED POSTS

)