Sedang Memuat...

MENJAGA KINERJA PELAKSANAAN APBN YANG KREDIBEL, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKESINAMBUNGAN

Bandung (5/1/2018) Untuk pertama kalinya dilaksanakan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Gedung Keuangan Negara Bandung dengan tema Menjaga Kinerja Pelaksanaan APBN yang Kredibel, Efektif, Efisien dan Berkesinambungan. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat I, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat II, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat III, Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat, Kepala Kantor Ditjen Kekayaan Negara Jawa Barat, dan Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi.

Secara umum, kinerja Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat bertumbuh pada level yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat pada Triwulan III 2017 berada pada angka 5,19 persen dan laju inflasi kalender year to date (Januari – November 2017) sebesar 3,06 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun year on year (November 2017 terhadap November 2016) tercatat sebesar 3,42 persen.

Hal diatas menunjukkan bahwa peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan secara kredibel, efektif, dan efisien, serta berkelanjutan (sustainable). Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan, Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan fiskal di Jawa Barat.

Pelaksanaan APBNP 2017 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan terutama dari sisi penerimaan Negara. Realisasi penerimaan Negara dari sisi Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2017, Jawa Barat mencapai 26,9 triliun rupiah atau tumbuh 5,3 persen dari tahun lalu. Realisasi ini adalah sebesar 99,9 persen dari target sebesar 27 triliun rupiah. Komposisi penerimaan pada Bea Cukai Jawa Barat terdiri dari penerimaan kepabeanan sebesar 921 miliar rupiah dan penerimaan cukai sebesar 26,1 triliun rupiah.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat, Saipullah Nasution mengatakan bahwa dalam mencapai target tersebut tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Seperti terjadinya penurunan volume impor dari Dry Port Cikarang, Utilisasi Free Trade Agreement (FTA), penurunan produksi dari PT. HM Sampoerna Group dibandingkan dengan produksi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 3,04 milyar batang rokok (14%), dan PT. Honda Prospect Motor (HPM) yang telah mendapatkan fasilitas Authorized Economic Operator (AEO) sehingga kegiatan importasinya langsung diselesaikan di Tanjung Priok.

Meski terkendala hal-hal diatas, Bea Cukai terus melakukan extra effort dalam mencapai target penerimaan dengan meningkatkan pengawasan terhadap Kawasan Berikat yang core bussiness-nya komoditi TPT, untuk mencegah/meminimalisir kemungkinan pemasukan ilegal komoditi TPT dengan modus menghindari ketentuan lartas dan/atau menghindari pengenaan pungutan impor. Selain itu, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan pemantauan atas perusahaan yang mendapat fasilitas TPB, KITE, fasilitas BKPM, dan fasilitas lain sehingga tidak digunakan sebagai sarana pelarian keuangan negara, serta melakukan analisis atas PIB yang mempunyai kecenderungan salah dalam pemberitahuan nilai pabean/tarif dan segera menindaklanjuti dengan melakukan penelitian mendalam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengelola pelaksanaan APBN secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan Negara dan belanja Negara yang efisien, efektif, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur.

- Kanwil DJBC Jawa Barat

RELATED POSTS

)