Sedang Memuat...

Menteri Keuangan Menerbitkan Peraturan Terbaru, Bea Cukai Sorong dan Kanwil DJBC Khusus Papua Laksanakan Sosialisasi Kepada Pengguna Jasa

Sorong, 17 September 2018 – Ditengah gejolak perekonomian global saat ini, Kementerian Keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan dengan tujuan meningkatkan investasi dari dalam dan luar negeri. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung tujuan tersebut diantaranya dengan menerbitkan peraturan terbaru terkait Peizinan Impor Sementara dan NPPBKC.

Hari ini, Bea Cukai Sorong bersama Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua mengundang seluruh pengguna jasa di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Sorong untuk mensosialisasikan peraturan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan Pengenaan Tarif Cukai pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang telah berlaku sejak 1 juli 2018. Dalam kesempatan yang sama, diadakan pula Sosialisasi Peraturan Impor Sementara dan Perizinan  Online atau Online Single Submission (OSS) kepada pengguna jasa untuk memberikan pemahaman terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan.

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor PMK-66/PMK.04/2018 untuk menggantikan peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Penerbitan peraturan ini untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan izin berupa NPPBKC, dimana syarat yang harus dipenuhi lebih disederhanakan. Untuk memperoleh NPPBKC, pelaku usaha hanya disyaratkan untuk memiliki SIUP-MB dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu janji layanan penerbitan NPPBKC ini dipercepat dibanding sebelumnya yaitu 3 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap. Penerbitan PMK ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai dan tertib administrasi keuangan Negara, serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara. Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan kepabeanan terhadap kegiatan impor sementara dengan lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif. Pada PMK terbaru ini pengajuan impor sementara sudah bisa dilakukan secara online melalui Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara CEISA milik Bea dan Cukai. Selain itu peraturan ini dibuat untuk memberi kejelasan antara fasilitas keringanan dan pembebasan bagi pengguna jasa, dalam hal pengurusan jaminan akan dilakukan lebih cepat karena prinsip yang digunakan ialah trust and verify. Terbitnya peraturan ini diharapkan pula dapat mengurangi tatap muka antara pengguna jasa dan petugas Bea dan Cukai sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya gratifikasi dan mempercepat pemberian pelayanan dan penerbitan perizinan.

Masih dalam topik percepatan pelayanan dan perizinan, dalam sosialisasi ini juga dijelaskan mengenai aplikasi Online Single Submission (OSS). OSS adalah Aplikasi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi yang dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pada PMK 71/PMK.04/2018 dijelaskan ruang lingkup pelayanan OSS, produk dan Standar Layanan (SLA) terkait waktu layanan registrasi kepabeanan, Izin TPB, KITE, maupun NPPBKC.

Kemudian dijelaskan pula kebijakan terbaru mengenai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Pemerintah berinisiatif untuk memberi fasilitas dan kepastian hukum bagi pengusaha yang menjual produk HPTL melihat salah satu jenis yang termasuk kategori HPTL yaitu ekstrak atau esens tembakau (E-Liquid) semakin banyak digunakan dimasyarakat. Melalui peraturan Menteri keuangan nomor PMK-66/PMK.04/2018 maka ditetapkan tarif cukai atas produk HPTL sebesar 57% dari Harga Jual Eceran dan mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Meski telah berlaku, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi di mana waktu pengimplemetasiannya diundur hingga 1 Oktober 2018. Hal ini ditujukan agar para pengusaha vape memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan perijinan dan mendapatkan pita cukai dari pemerintah.  Izin berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan pertanda bahwa saat ini peredaran liquid vape telah diatur oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum.

- KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong

RELATED POSTS

)