Sedang Memuat...

Pemerintah Siapkan Kebijakan Super Mudah Untuk Impor Bahan Baku Bagi IKM

Jakarta (20/12) – Pemerintah ciptakan kebijakan “Super Mudah” dukung perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers yang diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (20/12).

Pemerintah saat ini tengah menggalakkan Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT). Program yang digagas Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, bekerja sama dengan beberapa instansi dan aparat penegak hukum lain ini merupakan cara pemerintah untuk menciptakan rezim kebijakan yang adil. “Ini merupakan langkah nyata pemeirntah dalam membangun Indonesia yang bersih dan tertata,” ujar Sri Mulyani.

PIBT yang telah digagas sejak 12 Juli 2017 memang telah menunjukkan berbagai capaian positif, di antaranya Secara rata-rata, tax base mengalami peningkatan sebesar 39,4 persen per dokumen impor dan pembayaran pajak impor yang terdiri dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor meningkat sebesar 49,8 persen per dokumen impor. Tidak ketinggalan, industri dalam negeri turut mengalami peningkatan volume produksi dan penjualan, terutama dari tekstil dan produk tekstil yang berkisar antara 25 hingga 30 persen, serta elektronik, dan komoditi lainnya di mana sebelumnya pangsa pasar produk-produk tersebut didominasi produk-produk impor. Kondisi yang semakin kondusif ini juga ikut meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal guna perluasan kapasitas produksi atau membuat pabrik baru di Indonesia.

Di tengah rangkaian capaian positif tersebut, PIBT juga memberikan dampak yang membuat IKM sulit untuk mendapatkan bahan baku atau penolong produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. “untuk tetap memberikan stimulus positif dengan tetap memenuhi syarat administrasi tata niaga maupun dalam hal finansial untuk importasi skala besar bagi IKM, pemerintah telah menciptakan aturan yang ditujukan untuk memberikan relaksasi kepada IKM. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga dicoba untuk direlaksasikan sebagai bentuk dukungan terhadap IKM,” ujar Menkeu.

Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, pemerintah merelaksasi beberapa aturan impor untuk kemudahan IKM. Di antaranya untuk Komoditi Barang Modal Tidak Baru; Komoditi Produk Tertentu berupa makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, produk elektronika, serta barang pribadi penumpang berupa pakaian; Komoditi produk kehutanan, Komoditi bahan baku plastik, Komoditi kaca, dan Komoditi Bahan Obat dan Makanan.

“Pemberian relaksasi bervariasi mulai dari pengecualian persyaratan impor hingga batasan tertentu, hingga pemberlakuan post-audit untuk IKM,” ujar Menkeu. Selain memberikan relaksasi impor, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa kemudahan tata cara impor untuk keperluan IKM, baik impor langsung melalui Pusat Logistik Berikat yang telah diluncurkan Bea Cukai, maupun skema impor indentor.

“Diharapkan dengan adanya sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk merelaksasi beberapa regulasi terkait dengan impor barang khususnya untuk IKM ini, diharapkan industri dalam negeri yang sudah ada dapat terus berkembang,” pungkas Menkeu.

- Kantor Pusat DJBC

RELATED POSTS

)